Oleh: Irwan (Dosen Sosiologi Universitas Sawerigading Makassar)
Dunia pendidikan kita kembali berduka dengan kabar pilu dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang siswa memilih mengakhiri hidupnya karena permintaannya untuk dibelikan buku tulis tak mampu dipenuhi sang ibu yang terhimpit kemiskinan. Peristiwa ini bukan sekadar tragedi personal, melainkan tamparan keras bagi wajah pendidikan nasional. Di saat negara sedang bersemangat merancang kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran fantastis, kita justru menyaksikan seorang anak “mati” dalam sunyi karena akses literasi dasar yang tak terjangkau.
Pendidikan: Mobilitas atau Marginalisasi?
Dalam perspektif sosiologi pendidikan, sekolah seharusnya menjadi ladder of opportunity, tangga peluang bagi mobilitas vertikal. Namun, bagi siswa di NTT tersebut, pendidikan justru menjadi beban eksistensial. Pierre Bourdieu pernah mengingatkan kita tentang Modal Budaya. Ketika negara gagal menyediakan instrumen dasar seperti buku, maka anak-anak dari kelas bawah sudah “kalah” sebelum bertanding.
Tragedi ini mengonfirmasi adanya structural violence (kekerasan struktural). Kemiskinan bukan sekadar nasib, melainkan produk dari kebijakan yang tidak berpihak. Saat seorang anak merasa nyawanya lebih murah dibanding harga beberapa buah buku tulis, di sanalah kita melihat kegagalan negara dalam menjalankan amanat konstitusi.
MBG dan Skala Prioritas yang Gamang
Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) memang memiliki tujuan mulia untuk mengatasi stunting. Namun, sosiologi mengajarkan kita untuk melihat distribusi sumber daya. Anggaran raksasa yang dialokasikan untuk makan siang gratis terasa sangat kontras ketika kita melihat realitas fisik sekolah-sekolah di wilayah Timur Indonesia.
Data terbaru menunjukkan betapa rapuhnya fondasi fisik pendidikan kita. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun ajaran 2024/2025, lebih dari 60% ruang kelas SD di Indonesia dalam kondisi rusak. Di wilayah yang menjadi fokus kita, angka-angka ini jauh lebih mengkhawatirkan:
Nusa Tenggara Timur (NTT): Sebesar 16,75% ruang kelas SD masuk dalam kategori rusak berat. Secara keseluruhan, NTT secara historis menduduki posisi teratas dengan persentase sekolah rusak mencapai hampir 30%, yang menempatkan wilayah ini dalam “Zona Merah” pendidikan nasional.
Sulawesi: Kondisi di Sulawesi tidak kalah kritis. Sulawesi Barat mencatatkan persentase ruang kelas SD rusak berat tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 21,35%. Sementara di Sulawesi Selatan, pada tahun 2025 tercatat masih ada sekitar 1.500 ruang kelas yang membutuhkan rehabilitasi mendesak, dengan 234 sekolah di antaranya mengalami kerusakan berat yang sangat membahayakan nyawa siswa.
Logika kebijakan kita seakan-akan berkata: “Yang penting anak-anak kenyang, urusan mereka belajar di bawah atap yang hampir ambruk atau tanpa buku adalah nomor dua.” Padahal, ruang kelas yang rusak dan ketiadaan sarana belajar adalah bentuk penindasan terhadap martabat kemanusiaan siswa.
Mempertanyakan Arah Kebijakan
Jika kita merujuk pada pemikiran Ivan Illich dalam Deschooling Society, institusi pendidikan seringkali terjebak pada formalitas. Kebijakan MBG berisiko menjadi sekadar proyek populis jika tidak dibarengi dengan perbaikan fundamental pada infrastruktur dan aksesibilitas alat belajar.
Negara tidak boleh hanya hadir di meja makan siswa, tapi juga harus hadir di tas sekolah mereka yang kosong dan di bawah atap kelas mereka yang rapuh. Data di Sulawesi Selatan yang menunjukkan ada sekitar 140.000 anak putus sekolah (data Kemendikbudristek 2024) adalah bukti bahwa hambatan pendidikan bukan hanya soal perut, tapi soal biaya tak terduga (seperti buku) dan fasilitas yang tidak layak.
Penutup: Mengembalikan Ruh Pendidikan
Kejadian di NTT harus menjadi momentum refleksi. Jangan sampai ambisi mengejar angka-angka makro dalam kebijakan MBG membuat kita abai pada jeritan mikro di ruang-ruang kelas yang reot. Pendidikan bukan hanya soal memberi makan tubuh, tapi juga memberi makan jiwa dan harapan.
Sudah saatnya kebijakan pendidikan diletakkan pada rel yang benar: perbaiki sekolah yang rusak di Sulawesi dan NTT, gratiskan buku pelajaran secara nyata, dan pastikan tidak ada lagi nyawa yang melayang hanya karena selembar kertas tulis. Jangan biarkan buku menjadi barang mewah yang harus ditebus dengan nyawa, sementara kita sibuk merayakan kemewahan di meja makan.**
