Sorot Media- Makassar
Upaya Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) telah mempersiapkan sejumlah solusi untuk mengatasi persoalan ribuan calon siswa yang nantinya tidak tertampung di SMA Negeri. Langkah ini sebagai upaya untuk mencegah terjadinya anak tidak bersekolah lantaran tidak punya biaya untuk lanjut.
Lulusan SMP baik yang berasal dari SMP swasta dan negeri serta madrasah yang berjumlah 22. 354 casis lebih pendaftar di SMA negeri di Makassar lewat Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, hanya 9.408 kursi yang tersedia. Berarti lebih dari 13 ribu calon siswa dipastikan tidak tertampung di sekolah negeri.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin” mengatakan, dengan angka yang cukup tinggi, tidak mungkin sekolah negeri bisa menampung semua. Kuotanya saya belum tahu berapa sekarang. Yang jelas mekanismenya yang tidak tertampung setelah selesai SPMB, akan kita arahkan masuk ke sekolah swasta,”. Hal ini untuk semua anak harus sekolah. Tidak ada lagi kata anak putus sekolah.
Pak Iqbal kembali menekankan, bahwa SPMB berjalan secara transparansi dan tidak permain orang dalam yang selama ini terjadi setiap penerimaan siswa baru. Dan ketidakpuasan orang tua yang baru-baru ini tidak lolos pada jalur domisili dikarenakan menggunakan sistem perengkinan yang diambil dari nilai hasil Tes Potensi Akademik ( TPA ), itu merupakan ketentuan yang telah dituang dalam juknis” imbuh Pak Iqbal.
Diamini bahwa ada beberapa perwakilan orang tua yang datang ke dinas mempertanyakan soal ketidak lulusan anak mereka. pasalnya Tempat tinggal mereka berdomisili dekat sekolah, tapi itu tadi bahwa itulah syarat yang harus dipenuhi. Walaupun dekat dengan sekolah jika nilai TPA rendah tentunya bisa jadi tidak akan lolos.
Sehubungan dengan keluhan orang tua, untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah swasta tentunya memerlukan biaya yang tinggi, lantaran sekolah swasta berbayar.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Iqbal Nadjamuddin mengungkapkan, Saat ini Disdik mengupayakan penyaluran guru negeri ke sekolah swasta. Dimana guru ASN maupun PPPK akan ditempatkan di sekolah swasta sehingga pihak pengelolah sekolah swasta tidak perlu lagi membayar honor guru tersebut.
Pak Iqbal Najamuddin, menjelaskan bahwa penyaluran guru negeri ke sekolah swasta akan membantu sekolah swasta menekan biaya operasional. Dengan demikian, orang tua tidak lagi dibebani pungutan biaya pendidikan yang selama ini banyak dikeluhkan
“Akhirnya orang tua tidak perlu lagi mencari bantuan atau mengumpulkan uang untuk biaya masuk anaknya di sekolah swasta karena sudah tidak ada lagi biaya yang perlu dikeluarkan,” katanya.
Pada waktu yang bersamaan juga, diungkapkan saat ini pihak Disdik Sulsel tengah melakukan pendataan jumlah guru yang ada di sekolah swasta untuk mengetahui guru-guru ASN / PPPK apa- apa saja yang akan ditempatkan di sekolah swasta. Tentunya dengan melihat kekosongan guru pada data yang diinput oleh masing – masing tenaga administrasi sekolah swasta. Melalui Badan Musyawarah Pengelolah Sekolah Swasta (BMPS) akan di lakukan pertemuan untuk membahas penyaluran guru ASN/PPPK.
Jika menoleh kebelakang pada tahun 90-an, penempatan guru ASN pada sekolah – sekolah swasta pernah terjadi. Dimana status guru yang ditempatkan di sekolah swasta disebut sebagai Guru DPK ( Guru Diperbantukan). Dan sekolah swasta tidak berpikir untuk membayar gaji guru DPK tersebut.
Selain itu, Disdik juga mempersiapkan opsi sekolah online agar semua anak tetap bisa mengakses pendidikan.
“Makanya ini juga yang kita nanti diskusikan dengan mereka ketika kita salurkan anak-anak ke swasta, jangan ada pembayaran juga. Selama ini sekolah swasta juga menerima Dana BOS. Dana BOS kan diperuntukkan bukan hanya untuk operasional sekolah semata, pembayaran honor guru tetapi juga dapat diambil untuk pembiayaan siswa. Makanya Dabos dinilai sesuai jumlah siswa yang terdaftar di Dapodik. Kalau dilihat nilai nominal yang diterima oleh sekolah-sekolah swasta beragam sesuai jumlah siswa. Untuk SMP Dabos nilainya itu Rp 1.100.000 per-siswa, lalu SMA berada di angka 1,500.000/siswa sementara untuk SMK itu Rp 1,800.000./siswa. Makin banyak jumlah siswa yang terdaftar di dapodik maka makin besar nilai nominal dana bos yang diterima sekolah tersebut. Berkaitan dengan jumlah siswa yang terdaftar di dapodik, dikatakan itu kembali pada sekolah bersangkutan. Jika dilihat dari Juknis pemanfaatan dana bos sudah jelas pembagiannya juga.
Dari hasil investiagsi Tim Sorot Media Makassar dilapangan, terdapat 89 SMA Swasta berada di Kota Makassar ini yang siap menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Hanya saja apakah benar-benar full gfratis atau hanya separuh gratis. Artinya, saat siswa masuk disekolah swasta yang menjadi pilihan mereka, memang diamini pembayaran iuran yang gratis, nanti di titik akhir, saat mereka mau menerima ijazah, barulah pihak sekolah meminta bayaran yang jumlahnya lumayan tinggi. Ini juga yang menjadi kendala bagi orang tua. Akhirnya banyak ijzah yang tertinggal disekolah lantaran sipemiliknya belum mampu membayar pengambilan ijazah tersebut.
Mengapa ini terjadi, karena menurut beberapa pengelola sekolah swasta mengatakan, dana bos yang mereka tidak mencukupi utnuk biaya operasional sekolah. Dan tentunya tidak ada salahnya jika siswa yang akan mengambil ijazahnya dimintai pembayaran.
Berkaitan dengan siswa yang tidak tertampung disekolah negeri akan dialihkan ke sekolah negeri, [perlu diingat bahwa, ada sejumlah sekolah dibawah naungan Kemenag, dimana hampir frata-rata siswa lulusan mereka, ditafsirkan 85 persen mereka akan lanjut di sekolah yang sama dengan jenjang yang berbeda.( Tim Redaksi )
